Kutipan dari News Portal, Institut Teknologi Bandung
http://www.itb.ac.id/news/1342
Program Studi Teknik Fisika ITB menggelar kuliah umum "EBusiness Dan Aplikasinya dalam Dunia Usaha Dan Industri" pada Jumat, 8 Desember 2006 di Ruang Seminar Laboratorium Teknik Fisika Lantai II. Hadir sebagai pembicara, Surahyo Sumarsono, B.Eng., M.Eng.Sc., Direktur Inixindo Yogyakarta sekaligus Consultant for System and Information Technology. Dalam kuliah umum ini, Surahyo menekankan bahwa dalam sistem informasi EBusiness, terdapat tiga komponen, yaitu: informasi proses bisnis, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Sumber daya manusia merupakan faktor dengan dukungan terkecil tetapi dengan tingkat kesulitan manajemen tertinggi. Kendati demikian, dengan pentingnya kompetensi, dibutuhkan sumber daya manusia yang menguasai suatu bidang secara spesifik tetapi juga mengetahui keadaan general, terutama menyangkut visi dan misi perusahaan, serta keunggulan produk.
Tahun 1990–2000 merupakan saat bangkitnya EBusiness dan ECommerce berbasis internet. Perusahaan–perusahaan besar mulai beralih mengadopsi sistem informasi yang dapat mencakup beberapa sistem di dalamnya (customer relationship management, enterprise resource planning, supply chain management, human resource management system, dll). Perubahan diperlukan untuk tercapainya efektivitas jaringan sistem informasi, proyek unggulan, serta tantangan yang kompetitif.
Dijelaskan oleh Dr. Joko Sarwono dari Kelompok Keahlian Teknik Fisika, kuliah umum ini merupakan program rutin Program Studi Teknik Fisika ITB setiap hari Jumat yag diadakan untuk mahasiswa S2, tetapi juga dibuka untuk mahasiswa S1 dan S3 yang berminat hadir. "Pada hari Jumat kami mengadakan kuliah yang temanya umum, dari A hingga Z" tutur beliau. Bagi yang berminat untuk mengikuti kuliah–kuliah umum selanjutnya dapat menghubungi jsarwono@tf.itb.ac.id. Untuk materi kuliah hari ini (8/12) untuk lebih jelas dapat menghubungi surahyo@yahoo.com atau mengunjungi situs http://surahyo.blogspot.com
Wednesday, December 13, 2006
Saturday, December 9, 2006
e-Government di Indonesia, bagaimana perkembangannya?
Dear all,
Hari Rabu tgl 7 Des 2006 lalu, saya diajak majalah e-Indonesia beserta dg 2 pembicara lain mengisi seminar e-Government di Kabupaten Pacitan. Pertama-tama saya bertanya kenapa di Pacitan, kemudian baru menyadari bahwa kabupaten itu merupakan tempat kelahiran Presiden SBY. Perjalanan ditempuh kira-kira 3 jam dari Jogja melalui Wonosari, melewati perbukitan kapur. Terlihat bahwa kabupaten ini agak tertinggal dalam hal penetrasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi.
Sebelum berangkat, saya mencoba mengakses website Pacitan di www.pacitan.go.id, dan cukup lumayan juga informasi yg tertuang disitu. Tapi pertanyaan kita, apakah e-Government itu sama dengan website? Ternyata masih banyak orang yg beranggapan seperti itu. Memang betul, salah satu indikasinya adalah adanya layanan informasi ttg pemerintahan untuk masyarakat yg bisa diakses melalui website. Ini merupakan tahap ke 1 dari Evolusi e-Government. Nantinya diikuti dengan tahap kedua yaitu Interaksi Terbatas yg berupa Intranet terkoneksi antar bagian untuk email, akses ke database online & form yang bisa didownload. Tahap ketiga adalah Transaksi yg berisi Layanan berbasis elektronik secara otomatis. Aplikasi meliputi penerbitan sertifikat dan pembaharuan lisensi. Dan yang terakhir adalah Transformasi yg berwujud Integrasi antar pemerintahan. Semua tahap dari transaksi meliputi pembayaran secara elektronik. Aplikasi meliputi portal pemerintah. Model baru dalam pemberian pelayanan dengan kerjasama dengan pihak swasta.
Jadi secara umum arti dari e-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis (menggunakan) eletronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Penekanan disini adalah kepada “GOVERNMENT” bukan pada “e” (atau Teknologi Informasi)-nya. Jadi bukan ditentukan seberapa canggih teknologi yg dipakai di webserver-nya, bukan karena komputer2 di kantor menggunakan teknologi terbaru dan tercepat, jaringan yg hebat, atau dengan kata lain menggunakan investasi yg mahal sekali utk membuat infrastuktur e-Gov tsb.
Keberhasilan lebih ditentukan oleh bagaimana agar kita sebagai masyarakat bisa dilayani dengan baik. Misal dulu butuh 1 minggu utk membuat KTP, dg adanya e-Gov kita bisa membuat KTP baru dlm 2 jam. Jika ingin membuka usaha baru, tanpa perlu repot cukup mengakses suatu sistem, maka semua urusan perijinan dilakukan dengan mudah dan murah. Bupati/walikota lebih mudah memahami kinerja organisasinya sehingga kalau ada masalah dengan mudah bisa diselesaikan. Potensi daerah bisa lebih dioptimalkan dan berbagai hal lain.
Kendala terbesar dalam penerapan e-Government adalah pada komponen People (orang2 yg terlibat) dan Prosedur Kerja. Komponen satunya yaitu Teknologi Informasi lebih mudah dikelola. Pemahaman yg baik dari level executive sampai pelaksana akan sangat membantu keberhasilan e-Gov. Level executive paham dengan baik mengapa mereka memerlukan e-Gov dan akan mendukung dengan sepenuh hati. Pelaksana akan berusaha melaksanakan pekerjaannya dengan sungguh2 agar e-Gov yg mereka miliki bisa dimanfaatkan dengan optimal. Untuk itu diperlukan berbagai usaha utk membantu hal-hal tsb.
Kegiatan edukasi dan sosialisasi adalah langkah awal yg harus dilakukan agar semua level bisa mempunyai pemahaman yang sama. Mereka harus sadar bahwa penerapan e-Gov tidak hanya adanya Sistem Informasi yang baru tapi juga akan mengadopsi cara kerja baru. Transparansi bakal didapat sehingga beberapa orang akan kuatir kecurangan mereka selama ini akan diketahui dg mudah. Kedisiplinan dalam menggunakan sistem harus terjaga, agar pengguna di bidang/instansi yang lain bisa memanfaatkan informasi tsb. Kegiatan ini harus dilaksanakan secara kontinyu shg didapat hasil yg maksimal. Selain itu, pembuatan Master Plan di awal pengembangan adalah hal yg mutlak. Sehingga tidak asal pilih rekanan/vendor dan kemudian tinggal mengikuti apa yg mereka buat. Pemilik sistem harus tahu dengan baik apa keinginannya. Banyak kasus yg terjadi karena Pemerintah hanya asal buat e-Gov utk mengikuti trend saja, dan didikte oleh rekanan/vendor. Sehingga biayanya sudah sangat mahal, hasil tidak didapatkan secara optimal.
Yang jelas, masih banyak hal yg harus kami lakukan utk melakukan sosialisasi pemahaman e-Gov. Utk itu kami masih akan banyak melakukan roadshow keliling berbagai Daerah Tk 2 bersama dengan tim diatas. Cerita ini masih berlanjut di lain kesempatan. See you later.......
Hari Rabu tgl 7 Des 2006 lalu, saya diajak majalah e-Indonesia beserta dg 2 pembicara lain mengisi seminar e-Government di Kabupaten Pacitan. Pertama-tama saya bertanya kenapa di Pacitan, kemudian baru menyadari bahwa kabupaten itu merupakan tempat kelahiran Presiden SBY. Perjalanan ditempuh kira-kira 3 jam dari Jogja melalui Wonosari, melewati perbukitan kapur. Terlihat bahwa kabupaten ini agak tertinggal dalam hal penetrasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi.
Sebelum berangkat, saya mencoba mengakses website Pacitan di www.pacitan.go.id, dan cukup lumayan juga informasi yg tertuang disitu. Tapi pertanyaan kita, apakah e-Government itu sama dengan website? Ternyata masih banyak orang yg beranggapan seperti itu. Memang betul, salah satu indikasinya adalah adanya layanan informasi ttg pemerintahan untuk masyarakat yg bisa diakses melalui website. Ini merupakan tahap ke 1 dari Evolusi e-Government. Nantinya diikuti dengan tahap kedua yaitu Interaksi Terbatas yg berupa Intranet terkoneksi antar bagian untuk email, akses ke database online & form yang bisa didownload. Tahap ketiga adalah Transaksi yg berisi Layanan berbasis elektronik secara otomatis. Aplikasi meliputi penerbitan sertifikat dan pembaharuan lisensi. Dan yang terakhir adalah Transformasi yg berwujud Integrasi antar pemerintahan. Semua tahap dari transaksi meliputi pembayaran secara elektronik. Aplikasi meliputi portal pemerintah. Model baru dalam pemberian pelayanan dengan kerjasama dengan pihak swasta.
Jadi secara umum arti dari e-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis (menggunakan) eletronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Penekanan disini adalah kepada “GOVERNMENT” bukan pada “e” (atau Teknologi Informasi)-nya. Jadi bukan ditentukan seberapa canggih teknologi yg dipakai di webserver-nya, bukan karena komputer2 di kantor menggunakan teknologi terbaru dan tercepat, jaringan yg hebat, atau dengan kata lain menggunakan investasi yg mahal sekali utk membuat infrastuktur e-Gov tsb.
Keberhasilan lebih ditentukan oleh bagaimana agar kita sebagai masyarakat bisa dilayani dengan baik. Misal dulu butuh 1 minggu utk membuat KTP, dg adanya e-Gov kita bisa membuat KTP baru dlm 2 jam. Jika ingin membuka usaha baru, tanpa perlu repot cukup mengakses suatu sistem, maka semua urusan perijinan dilakukan dengan mudah dan murah. Bupati/walikota lebih mudah memahami kinerja organisasinya sehingga kalau ada masalah dengan mudah bisa diselesaikan. Potensi daerah bisa lebih dioptimalkan dan berbagai hal lain.
Kendala terbesar dalam penerapan e-Government adalah pada komponen People (orang2 yg terlibat) dan Prosedur Kerja. Komponen satunya yaitu Teknologi Informasi lebih mudah dikelola. Pemahaman yg baik dari level executive sampai pelaksana akan sangat membantu keberhasilan e-Gov. Level executive paham dengan baik mengapa mereka memerlukan e-Gov dan akan mendukung dengan sepenuh hati. Pelaksana akan berusaha melaksanakan pekerjaannya dengan sungguh2 agar e-Gov yg mereka miliki bisa dimanfaatkan dengan optimal. Untuk itu diperlukan berbagai usaha utk membantu hal-hal tsb.
Kegiatan edukasi dan sosialisasi adalah langkah awal yg harus dilakukan agar semua level bisa mempunyai pemahaman yang sama. Mereka harus sadar bahwa penerapan e-Gov tidak hanya adanya Sistem Informasi yang baru tapi juga akan mengadopsi cara kerja baru. Transparansi bakal didapat sehingga beberapa orang akan kuatir kecurangan mereka selama ini akan diketahui dg mudah. Kedisiplinan dalam menggunakan sistem harus terjaga, agar pengguna di bidang/instansi yang lain bisa memanfaatkan informasi tsb. Kegiatan ini harus dilaksanakan secara kontinyu shg didapat hasil yg maksimal. Selain itu, pembuatan Master Plan di awal pengembangan adalah hal yg mutlak. Sehingga tidak asal pilih rekanan/vendor dan kemudian tinggal mengikuti apa yg mereka buat. Pemilik sistem harus tahu dengan baik apa keinginannya. Banyak kasus yg terjadi karena Pemerintah hanya asal buat e-Gov utk mengikuti trend saja, dan didikte oleh rekanan/vendor. Sehingga biayanya sudah sangat mahal, hasil tidak didapatkan secara optimal.
Yang jelas, masih banyak hal yg harus kami lakukan utk melakukan sosialisasi pemahaman e-Gov. Utk itu kami masih akan banyak melakukan roadshow keliling berbagai Daerah Tk 2 bersama dengan tim diatas. Cerita ini masih berlanjut di lain kesempatan. See you later.......
Subscribe to:
Posts (Atom)